Terbitan Buku Tahun 2008

---

Sinopsis Buku : 
Perubahan di sektor kehutanan memberikan konsekuensi keharusan pembenahan sistematis atas desain pembangunan kehutanan. Di tengah maraknya situasi anomali yang tercermin dari kian terbatasnya sumber daya hutan serta terjadinya kecenderungan penurunan manfaat ekonomi-ekologi sektor kehutanan, dialektika revitalisasi kehutanan menjadi sebuah issue sekaligus wacana utama untuk direalisasikan. Hal itu terutama terkait erat dengan meningkatnya berbagai malpraktek seperti, perambahan hutan, pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, maupun hilangnya manfaat hutan akibat erosi yang telah mendorong terjadinya distorsi fungsi hutan. Baik distorsi fungsi ekonomi maupun distorsi peran ekologi. Berbagai distorsi tersebut kemudian mengemuka dan menjelma menjadi kehilangan manfaat yang populer dengan istilah kebocoran hutan. Intinya, sudah terlalu lama masyarakat Indonesia hidup dalam situasi sloganis yang senantiasa “meninabobokan” dengan anggapan bahwa “hutan adalah anugerah Tuhan dan warisan nenek moyang”. Kini, sudah tiba waktunya masyarakat dan bangsa Indonesia merubah konsep sloganis tersebut menjadi sebuah tata nilai baru dalam bentuk tugas dan tanggung jawab kolektif, yaitu “hutan adalah amanah Tuhan” sekaligus “titipan anak cucu” untuk dijaga, dihargai, dan dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup generasi mendatang.Demikianlah, buku berjudul “Kebocoran Hutan dan Anomali Illegal Logging” ini mencoba megangkat problema kebocoran kehutanan yang disinyalir terjadi di berbagai wilayah. Mengingat kondisional tersebut merupakan sebuah fenomena yang relatif dominan, maka permasalahan kebocoran kehutanan dengan berbagai anomalinya sangat perlu dikaji secara lebih mendalam. Dengan harapan akan memperoleh sebuah kajian yang bersifat mikro, mendalam, dan holistik, maka kajian dalam bentuk sebuah studi kasus adalah metode paling tepat dan ideal. Kajian studi kasus kebocoran kehutanan sebagaimana dipaparkan buku ini diharapkan akan menjadi sebuah bahan perbandingan bagi daerah lainnya. Bahkan bisa menajdi bahan pertimbangan untuk menetapkan sebuah kebijakan makro strategis yang bersifat nasional.