Terbitan Buku Tahun 2013

---

Sinopsis Buku : 
Pengalaman historis menunjukkan secara jelas bahwa untuk mewujudkan program pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang adaptif terhadap kondisi biofisik dan sosial budaya lokal, diperlukan kemampuan memahami dan memaknai sistem dan tata nilai komunitas setempat. Sejarah bahkan membuktikan, ketidakmampuan dan ketidakmauan para pihak untuk memahami dan memaknai sistem dan tata nilai komunitas lokal justru telah melahirkan serangkaian ketegangan dan ketidakharmonisan interaksi yang berujung pada timbulnya konflik dan sengketa berkepanjangan. Realitasnya, dewasa ini pembangunan berbasis sumber daya alam, mulai kehutanan, perkebunan, dan pertambangan justru didominasi praktek konflik dan sengketa. Baik vertikal maupun horizontal.
Tatkala globalisasi lingkungan dan politik desentralisasi memberi ruang yang lebih luas bagi peran masyarakat lokal, maka mengetahui sistem sosial budayanya menjadi sebuah keniscayaan. Memahami komunitas lokal dalam bentuk empati dan simpati merupakan investasi yang akan memupuk modal sosial (social capital) pemerintah maupun dunia usaha dalam menjalankan kebijakan maupun kegiatan ekonominya. Dengan menggunakan instrumen penelitian kualitatif yang didasarkan pada metode wawancara mendalam, pengamatan terlibat, serta mempelajari literatur yang relevan, maka kebutuhan akan database sosial (social baseline) akan terpenuhi. Lebih jauh, melalui strategi pendekatan (1) mikro, (2) komparatif, dan (3) holistik, maka upaya untuk membangun adaptasi perubahan sosial yang konstruktif maupun melakukan kelola konflik yang produktif bagi harmonisasi hubungan pascakonflik akan bisa diwujudkan.Demikianlah, di tengah pesatnya perubahan sosial di tingkat lokal hingga pada aras global, serta di tengah kian ramainya proses dialektika pembangunan berbasis lahan para pihak, keberadaan buku berjudul “Pengantar Antropologi Kehutanan” ini sungguh sangat relevan menjadi sebuah sumbangan pemikiran bagi keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sesuai amanat konstitusi, sumber daya alam wajib dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak berlebihan kiranya bila disiplin ilmu antropologi kehutanan memiliki tugas sejarah untuk membantu terwujudnya pengelolaan hutan secara adil, demokratis, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.