
Judul Buku : Kontroversi Dana Reboisasi dalam Pembangunan HTI: Sebuah Tinjauan Hukum
Penulis : Jimmy M. Pelengkahu; Danggur Conradus; Agung Nugraha
Editor : Murtijo
Tahun Terbit : 2006
Penerbit : Wana Aksara
Kota Penerbit : Tangerang
Jumlah Halaman : xx+154
ISBN : 9792537023
Sinopsis Buku :
Diputuskannya kasus tindak pidana korupsi atas penyimpangan pemanfaatan Dana Reboisasi (DR) oleh sebuah perusahaan patungan HTI telah membuka “kotak pandora” persoalan ambiguitas DR dalam pembangunan HTI yang selama ini menjadi kontroversi klasik di sektor kehutanan. Meskipun sejak awal program pembangunan HTI diyakini menjadi sebuah keniscayaan bagi solusi persoalan kehutanan nasional, namun siapa nyana bahwa pada akhirnya pembangunan HTI justru berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Tak seorangpun menduga bahwa program HTI malah menghasilkan berbagai jeratan persoalan ruwet dan kompleks, yang bahkan hingga kini pun belum lagi jelas kapan akan berakhir.
Semua berawal tatkala kucuran DR yang menjadi motor penggerak sekaligus nyawa bagi kelangsungan pembangunan HTI oleh perusahaan patungan dihentikan pemerintah. Pukulan tersebut menjadi makin mematikan tatkala pasca penghentian kucuran DR pemerintah mencabut beberapa perusahaan patungan HTI karena dinilai tidak layak finansial dan tidak layak teknis. Maka, dialektika kontroversi DR dalam pembangunan HTI mengalami puncaknya yang kemudian menyeret persoalan tersebut ke ranah hukum. Baik hukum tata usaha negara (TUN), hukum perdata hingga hukum pidana. Karenanya, persoalan yang kini tengah dihadapi oleh perusahaan-perusahaan HTI patungan tersebut bukan melulu menyangkut permasalahan kebijakan dan keperdataan, namun tak tertutup pula akan memasuki ranah hukum pidana (baca: tindak pidana korupsi). Tak lain, karena permasalahan tersebut di atas terkait dengan perjanjian akad kredit serta keberadaan uang negara dalam bentuk DR.Demikianlah, buku ini secara lugas dan jelas membedah persoalan klasik seputar kontroversi dana DR dalam pembangunan HTI. Sebuah kajian yang tidak semata-mata bersifat teknis kehutanan, namun juga membedah ranah hukum keperdataan dan pidana yang termaktub di dalamnya. Tak kalah penting adalah proyeksi kemungkinan-kemungkinan yang akan dan telah terjaid beserta semua implikasi hukum sebagai “yurisprudensi”. Sebuah buku yang layak konsumsi dan menjadi rujukan yang tepat bagi kalangan birokrat, praktisi BUMN dan BUMS kehutanan, para konsultan, akademisi, kelompok mahasiswa hingga masyarakat luas yang berminat terhadap pembangunan kehutanan.